JAWABAN UAS PEREKONOMIAN INDONESIA

JAWABAN UAS

PEREKONOMIAN INDONESIA

Yang dibina oleh Bapak Drs. Mardono, M.Si

Oleh :

RIMA MAULIDYA WAHYUNINGTYAS

120431426429 / PEKO 130099

PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Mei 2014

1. Sebutkan dan jelaskan, gambaran umum masa perekonomian yang pernah berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 2008 ?

Gambaran umum perekonomian yang pernah berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 2008 :

a.    Masa Pra Kerajaan

Awalnya terbentuk komunitas-komunitas kecil dari orang-orang, kemudian diantara mereka berkumpul membentuk komunitas masyarakat yang lebih besar dari sebelumnya. komunitas masyarakat terdiri atas dua golongan, yaitu masyara-kat desa (paguyuban) dan masyarakat kota (patembahan).

b.   Masa Kerajaan

Pada masa kerajaan ini perekonomian lebih maju dari sebelumnya. Dalam lingkup regional, produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa didistribusikan dan dijual ke dalam kota raja, yaitu kota tempat berdirinya kerajaan. Dalam kegiatan transaksi ekonomi masyarakat mulai mengenal sistem barter bahkan lebih maju lagi mereka telah memulai pemakaian uang sebagai alat tukar.

c.    Masa Penjajahan (1600 – 1945)

Perkembangan perdagangan pelayaran pada masa merkantilisme di area Eropa dituukan untuk memperbesar ekspor negara-negara tersebut. Melalui perdagangan mereka juga melakukan misi yang dikenal dengan gold, glory, gospel. Namun, lambat laun justru berkembang imperialisme yang tujuannya adalah mencari sumber-sumber ekonomi dari daerah jajahan. Melalui serikat dagang Hindia Belanda (VOC), penjajah melakukan monopoli sehingga sangat tidak menguntungkan pihak pribumi (bumi putera).

d.   Masa Kemerdekaan (1945-1949)

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada perubahan struktur ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri. Kondisi perekonomian setelah kemerdekaan bisa dibilang sangat tidak stabil. Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amat terpuruk, saat itu Indonesia mengalami stagflasi yang artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi yang sangat tinggi pada masa itu disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu  mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Semakin beragam dan banyaknya mata uang tersebut menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di Indonesia. Pada masa itu ditetapkan nilai mata uang rupiah jepang Rp 100 adalah sama dengan Rp 1 mata uang ORI.  Kemudian keadaan diperparah dengan adanya blokade laut oleh Belanda sejak November 1946 sehingga kegiatan ekspor-impor Indonesia terhenti. Kemudian pada tahun 1947 dan 1948 belanda mengadakan Agresi Militer yang semakin menguras kas negara guna membiayai persenjataan untuk melawan agresi militer tersebut. Ditengah kesulitan ekonomi tersebut pemerintah RI melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya antara lain dengan cara Program Pinjaman Nasional yang dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946, mengadakan upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia sehingga kegiatan ekspr-impor agak terbantu. Kemudian diadakan Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang tidak stabil karena banyaknya pemberontakan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu awal mula permasalahannya adalah kesepakatan Indonesia untuk membiarkan komunis masuk dan hidup di NKRI sebagai imbas dari kesepakatan bantuan yang diberikan Uni Soviet di masa-masa kemerdekaan.

e.    Masa RIS (1950-1959)

Pada masa RIS terjadi perubahan dari UUD 1945 menjadi UUD Sementara (UUDS). Pada masa ini juga disebut dengan masa periode demokrasi liberal, disebut demikian karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.

—  Kabinet Hatta, Desember 1949 – September 1950.

Kabinet Hatta merupakan satu-satunya kabinet dalam sejarah politik Indonesia yang dipimpin oleh seorang pakar ekonomi profesional. Tindakan paling penting yang dilakukan kabinet ini adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan uang yang beredar pada bulan Maret 1950 dan pengurangan seluruh deposito bank yang bernilai di atas 400 gulden menjadi separohnya.

—  Kabinet Natsir, September 1950 – Maret 1951.

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menunjuk Sjafruddin prawiranegara sebagai menteri keuangan serta Sumitro Djojohadikusumo sebagai menteri perdagangan dan industri. Pada kabinet Natsir inilah untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan, yang disubut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). RUP itu sendiri, yang diumumkan secara resmi beberapa minggu justru setelah jatuhnya kebinet Natsir, menimbulkan pro dan kontra di dalam tubuh kabinet.

—  Kabinet Sukiman, April 1951 – Februari 1952.

Masa pemerintahan Sukiman mencatat beberapa peristiwa penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah nasionalisasi De Javasche Bank menjadi bank Indonesia  (22 Mei 1951) dan memburuknya situasi fiskal. Ekspor mulai menurun akibat telah berlalunya “boom” Korea. Sistem kurs berganda (multiple exchange rate system), yang telah menjebak sistem perekonomian sejak tahun 1950.

—  Kabinet Wilopo, April 1952 – Juni 1953.

Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang (balanced budget) dalam APBN. Impor bukan saja diperketat, tetapi juga diharuskan melakukan pembayaran di muka. Pekerjaan ekonomi besar yang dilakukan semasa Wilopo adalah “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui moderenisasi dan pengurangan personil. Prestasi ekonomi lainnya yang pantas dicatat adalah keberhasilan kabinet ini menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25% pengeluaran total pada tahun sebelumnya.

—  Kabinet Ali I, Agustus 1953 – Juli 1955.

Masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamodjojo ini diwarnai oleh defisit baik dalam anggaran belanja maupun dalam neraca pembayaran. Ditinjau dari segi fiskal, masa sembilan bulan pertama kabinet ini bhkan dapat dikatakan bersifat katastropik. Kegagalan fiskal ini bahkan mengundang kecaman keras, sehingga memaksa Ali mengganti beberapa anggota utama kabinetnya, termasuk penggantian Iskaq Tjokroadisurjo dan Rooseno Surjohadikusumo pada bulan November 1954. Menyusul kegonjangan kabinet tadi, tindakan restabilisasi diarahkan pada pembatasan impor.

—  Kabinet Burhanuddin, Agustus 1955 – Maret 1956.

Kabinet ini dikenal dengan sebutan Kabinet Interim, yang mengendalikan pemerintahan sampai pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan September 1955, dan sampai terbentuknya parlemen baru hasil pemilihan umum tersebut. Tindakan ekonomi penting yang dilakukan kabinet Burhanuddin diantaranya adalah liberalisasi impor  (politik rasialisme terhadap importer dihapuskan). Pada saat yang sama, kebijakan pembayaran dimuka atas impor ditingkatkan. Laju uang beredar berhasil ditekan, berkurang sekitar 5% (senilai 500 juta ketika itu). Pembangunan ekonomi relatif berhasil berkat perluasan pembentukan modal melalui penyempurnaan program Benteng, yakni dengan membentuk suatu Dewan Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

—  Kabinet Ali II, April 1956 – Maret 1957.

Ali Sastroamidjojo kembali naik panggung pemerintahan, merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum. Kabinet ini nyaris tak sempat berbuat apa-apa dalam bidang perekonomian. Pemerintah saat itu sibuk menghadapi letupan-letupan rasa tidak puas yang bermunculan dari luar jawa. Penyelundupan merajalela sehingga memerosotkan cadangan devisa. Divisit besar dalam anggaran negara terjadi lagi. Sertifikat pendorong ekspor, yang sebelumnya sempat dibekukan, dicairkan kembali.

—  Kabinet Djuanda, Maret 1957 – Agustus 1959.

Kabinetnya disebut Kabinet Karya, karna dibentuk bukan berdasarkan pertimbangan politis kepartaian. Kabinet ini juga disebut Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer. Istilah “darurat” dilekatkan mengingat kabinet ini dibentuk oleh presiden Soekarno berlandaskan pemberlakuan “keadaan perang dn darurat perang” (SOB) pada waktu itu.semasa pemerintahan Djuanda dengan perekonomian yang bersifat terpimpin ini, instrumen ekspor berupa sertifikat pendorong ekspor (SPE) diganti/disederhanakan menjadi bukti ekspor (BE). Dalam bulan Desember 1957, dilakukan pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan Belanda.

Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Pada masa ini perekonomian masih belum stabil disebabkan karena silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur dua tahun karena pergolakan politik dalam negeri. Sehingga pemerintah yang berkuasa tidak bisa focus memikirkan masalah-masalah social dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pada masa ini juga terjadi beberapa penyimpangan undang-undang Seringnya pergantian kabinet di tengah jabatan juga menjadi salah satu penambah carut marutnya perekonomian. Karena seringkali banyak kebijakan yang tidak sesuai dan tidak berkesinambungan. Tingkat produksi yang terus merosot dan inflasi yang mencapai 50% menyebabkan APBN defisit. Hal ini disikapi dengan membuat kebijakan Gunting Syarifudin yaitu memotong nilai uang/sanering untuk mengurangi jumlah mata uang beredar sehingga tingkat inflasi turun. Upaya lainnya yang ditempuh yaitu menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Mencanangkan Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Dan upaya pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

f.     Masa Orde Lama (1959-1965)

Masa perkembangan perekonomian Indonesia adalah pada masa Demokrasi Terpimpin atau yang sering disebut Masa Orde Lama. Masa perkembangan perekonomian Indonesia adalah masa Demokrasi Terpimpin, sesuai namanya pada masa ini system ekonomi cenderung bersifat terpusat/komando yang dikendalikan penuh oleh negara, dengan system ekonomi ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Masa ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1 Juli 1959, yaitu mengembalikan kepada UUD 1945. Namun, kehidupan politik yang tidak kondusif masih saja terjadi dengan adanya pemberontakan hingga menimbulkan 30 September. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya dengan menurunkan nilai uang/devaluasi pada 25 agustus 1959 dari Rp500 menjadi Rp50,  Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan bank yang melebihi 25000 dibekukan. Kemudian dibentuk pula Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan keadaan yang buruk bagi perekonomian Indonesia bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%. Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai merambah ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sector-sektor penting dan menggunakan perhitungan yang modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga yang ahli. Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran yang besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembanguanan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, impor beras, proyek mercusuar dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teeman dekat dari rezim yang berkuasa.  Perekonomian juga diperparah pada penetapan pemerintah untuk devaluasi  kembali pada tanggal 13 Desember 1965, akan tetapi hal itu justru malah meningkatkan inflasi karena tidak berjalan semestinya di masyarakat. Pada masa terjadi hyper inflation hingga berkisar 650% karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak, akibat dari kebijakan pencetakan uang yang terlalu berlebihan. Selain itu, Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara komunis.

g.    Masa Transisi (1966-1968)

Bekas-bekas kondisi ekonomi yang terpuruk masih sangat mencolok pada masa ini, seperti tumpukan utang luar negeri yang mencapai lebih dari US$ 2 milyar, neraca perdagangan pasif, neraca pembayaran dengan luar negeri mengalami defisit yang besar, APBN yang tidak terkendali, tingginya laju inflasi, hingga nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Pada masa terjadi pergantian presiden, Soekarno digantikan oleh Soeharto pada tahun 1968. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk merehabilitasi keadaan ekonomi Indonesia.

h.   Masa  Orde Baru (1969-1996)

Awal masa Orde Baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Perekonomian berangsur-angsur mulai membaik. Pemerintah menjalankan program pembangunan jangka panjang tahun I (PJPT I). Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembanguanan Lima Tahun (REPELITA). Melalui program REPELITA, pemerintah mulai merencanakan pembangunan dengan lebih terarah.

-      REPELITA I (1967-1974)

mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

-      REPELITA II (1974-1979)

Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

-      REPELITA III (1979-1984)

Prioritas tetaap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

-      REPELITA IV (1984-1989)

Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.

Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.

Kebijakan-kebijakan yang dianut pada masa ini condong kepada teori Keynesian tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan yaitu kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Kelebihan Pada Masa Orde Baru:

o   perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

o   sukses transmigrasi.

o   sukses KB.

o   sukses memerangi buta huruf. 

o   sukses swasembada pangan. 

o   pengangguran minimum. 

o   sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

o   sukses Gerakan Wajib Belajar. 

o   sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh. 

o   sukses keamanan dalam negeri. 

o   Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.

o   sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan Orde Baru:

o   semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. 

o   pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. 

o   munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. 

o   kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. 

o   bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin). 

o   kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. 

o   kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel. 

o   penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus). 

o   tidak ada rencana suksesi.

i.     Masa Reformasi (1997 – 2008)

Pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi krisis ekonomi. Dampak krisis ini sangat dirasakan oleh BUMS dan BUMN. Setelah terjadi krisis multidimensi pada 1998, berakhir sudah masa orde baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dan selanjutnya dimulai babak baru yang disebut era reformasi hingga sekarang. Seharusnya pada tahun1992 Indonesia ditargetkan akan melalui tahap tinggal landas. Namun hingga pengunduran diri Soeharto di tahun 1998, masa tinggal landas yang dicita-citakan hanya tinggal masa lalu, semua tidak terlaksana. Guna memperbaiki situasi krisis saat itu, maka dikucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang menjadi kasus tersendiri karena terjadi penyalah gunaan. Hingga saat ini, kasus ini belum juga tuntas. Pada masa Reformasi, perkembangan perekonomian mulai mengalami perbaikan semenjak krisis ekonomi 1998, hal ini ditandai dengan lunasnya hutang kepada IMF dan menguatnya nilai tukar rupiah. Dalam periode reformasi terdapat pula kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain itu, pada masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang populer yaitu dengan mengurangi subsidi BBM yang diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia sehingga membuat harga BBM di masyarkat naik. Subsidi BBM ini dialihkan ke sektor lain yaitu sektor pendidikan dan sektor lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hingga tahun 2008, pemerintah cukup mampu mengurangi inflasi hingga bertahan 4-5% per tahun, selain itu pemerintah juga mampu mengatasi terjangan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008.

2.   Jelaskan, apa yang dimaksud dengan Pendapatan Nasional ? Sebutkan dan jelaskan tentang Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional ?

Yang dimaksud dengan pendapatan nasional yaitu, Istilah “Pendapatan Nasional” dapat berarti sempit dan berarti luas. Dalam arti sempit, “Pendapatan Nasional” adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas “pendapatan nasional” dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP),atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP), Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP),; atau merujuk ke Pendapatan nasional (PN) alias National Income (NI).

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu variabel penting untuk menghitung prestasi ekonomi suatu negara karena kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Penghitungan pendapatan nasional indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto. PDB dapat dihitung atau diukur dengan 3 macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a.    Menurut pendekatan produksi

Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor.

Y = (PXQ)_{1 +} (PXQ)₂ +.....(PXQ)_n

Ket:

Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas

b.   Menurut pendekatan pendapatan,

PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Oleh sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional.

Y = R + W + I + P

Ket :

Y  = pendapatan nasional

R = rent        = sewa

W = wage      = upah/gaji

I   = interest  = bunga modal

P  = profit      = laba

c.    Menurut pendekatan pengeluaran

Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis agregat dalam suatu perekonomian:

-      Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods).

-      Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

-      Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.

-      Ekspor Neto (Net Export)

Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daipada impor. Ekspor netto adalah nilai barang dan jasa dalam negeri yang dijual ke luar negeri dikurangi nilai barang dan jasa asing yang dijual di dalam negeri. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

Y = C + I + G + (X - M)

Ket :

Y    = Pendapatan Nasional

C   = konsumsi masyarakat

I     = investasi

G   = pengeluaran pemerintah

X   = ekspor

M   = impor

3.   Jelaskan, apa yang dimaksud dengan Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu Negara? Jelaskan, bagaimana cara perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Negara?

Pertumbuhan Ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila terjadi  kenaikan output perkapita. Untuk mencapai kenaikan output per kapita tidaklah mudah terutama bagi negara yang jumlah penduduknya tinggi seperti Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk tiap tahun menyebabkan naiknya kebutuhan konsumsi sehari-hari, untuk itu kenaikan jumlah pendapatan mutlak diperlukan, sehingga harus diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan pemahaman  tentang  Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

1. Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)

  2. Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)

Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih sering dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah,terbatas pada negara yang bersangkutan.

Sementara itu untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara  dapat digunakan rumus :

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%

g = tingkat pertumbuhan ekonomi dimana g seperti pembagian tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat.

PDBs = PDB riil tahun sekarang

PDBk = PDB riil tahun kemarin

4.   Jelaskan, kenapa Pendapatan Per kapita Indonesia lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN?

Pendapatan perkapita didapatkan dari jumlah pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan perkapita Indonesia lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga sesama anggota ASEAN, disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a.    Tingkat Korupsi

Berdasar riset Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yaitu 3.0 (dari skala 1-10). Hal itu sangat berbeda jauh dengan negara2 sekitar.

b.   Jumlah pengusaha

Dibanding negara-negara tetangga, jumlah pengusaha di Indonesia sangat kurang.

c.    Pendapatan perkapita didapatkan dari jumlah pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Yang menjadi penyebab mengapa pendapatan perkapita Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN adalah karena laju pertumbuhan penduduk yang cepat  dan tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah pendapatan nasional di Negara Indonesia. Apabila dianalisis lebih jauh, maka jumlah penduduk yang banyak inilah yang menyebabkan pendapatan perkapita Indonesia menjadi rendah. Hal ini disebabkan karena perhitungan pendapatan perkapita harus membagi antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Sedangkan pertambahan jumlah penduduk yang ada di Indonesia tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap penambahan jumlah pendapatan nasional yang ada sekarang. Jadi jumlah pendapatan nasional yang meningkat tidak terlalu tinggi harus dibagi dengan jumlah penduduk yang meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena SDM yang dimiliki Indonesia masih belum bisa bersaing dengan SDM yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya. Sehinga produktifitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Negara ASEAN lainnya. Itulah yang menyebabkan pendapatan nasional Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara di ASEAN.

5.   Dengan terbitnya UU no.13 tahun 2003tentang ketenaga-kerjaan, jelaskan kenapa semakin banyak terjadi/munculnya pengangguran?

Apabila dilihat dalam UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam Pasal 156 tentang pemutusan hubungan kerja yang mengatur tentang pesangon menjadi keberatan para pengusaha karena dalam pasal tersebut pengusaha merasa sangat diberatkan bahkan “nyaris diperas oleh Pekerja” sehingga membuat pengusaha berusaha keras untuk mendorong di revisinya Undang-undang ini. Di sisi lain para pekerja keberatan dengan revisi yang dicetuskan oleh Pemerintah dan mendapat sokongan dari pengusaha tersebut. Analisis ekonomi pastilah mengatakan bahwa UU NO. 13 Tahun 2003 tersebut memang menimbulkan distorsi ekonomi. Intervensi pemerintah dengan membuat regulasi pengaturan ketenagakerjaan mengganggu ekonomi pasar yang didasari oleh supply dan demand, dalam situasi ekonomi serba sulit seperti saat ini dengan komposisi supply tenaga kerja sangat besar sedang demand terhadap tenaga kerja sangat kecil menyebabkan tingkat pengangguran sangat tinggi sehingga berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan yang makin menggelembung. Kontradiktif dengan tujuan pembangunan nasional. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu, kontrak kerja melalui mekanisme perjanjian kerja maksimal bisa diperpanjang sampai 3 tahunendiri dibuat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13/2003, ada empat kategori. Pertama, perjanjian kerja magang (pasal 22), kedua, perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 56-60) ketiga, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pasal 60) dan keempat, perjanjian kerja bersama yang melibatkan serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan (pasal 116). Perusahaan nakal biasanya cenderung mengikat buruhnya bekerja melalui mekanisme perjanjian kerja magang dan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Pasal 58 (1), perjanjian waktu tertentu dibuat tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Bila ada syarat masa percobaan kerja maka perjanjian waktu tertentu batal demi hukum. Pasal 59 (1) , perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan akan selesai dalam waktu tertentu atau sementara sifatnya. Pasal 59 (2), perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.  Pasal 59 (4), perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali dalam waktu satu tahun. Pasal 59 (7), perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi di antaranya ayat 1 , 2 dan 4 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Adapun ketentuan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di antaranya se sebagai berikut:

·         Pasal 60 (1), perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

·          Pasal 63 (1), dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan.

Dengan terbitnya UU no.13 tahun 2003 semakin banyak angkatan kerja yang menganggur. Hal ini disebabkan banyak perusahaan nakal yang lebih memilih merekrut pekerja dengan perjanjian kerja magang atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jika banyak perusahaan menggunakan cara tersebut untuk merekrut pekerja, maka secara otomatis kerugian banyak diterima oleh si pekerja. Apabila perusahaan menggunakan perjanjian-perjanjian tersebut berarti perusahaan hanya perlu menanggung gaji atau upah pekerja. Sedangkan fasilitas pekerja seperti kesehatan, pesangon, dan lain-lain tidak bias di dapatkan oleh pekerja karena mereka masih berstatus buruh kontrak. Terlebih lagi perusahaan bias mem-PHK pekerja tersebut sewaktu-waktu. Hal tersebut yang menyebabkan angka  pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Dengan tidak adanya system perekrutan pekerja yang bersifat tetap dalam kurun waktu yang tak bisa ditentukan, semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, ditambah lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, membuat angkatan kerja kesulitan untuk mencari pekerjaan yang tetap. Sehingga, pengangguran masih tetap akan muncul meskipun UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah diterbitkan.

6.   Sebutkan dan jelaskan, bagaimana cara Pemerintah RI dalam mengatasi masalah kependudukan secara riil?

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Masalah-masalah kependudukan di Indonesia yaitu:

1.     Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif

a.     Jumlah penduduk besar.

Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar:

         i.    Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.

       ii.    Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.

Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:

-      Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup semua penduduk. Dengan kemampuan pemerintah yang terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh dan banyaknya kriminalitas yang didasari mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

-      Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Peran serta swasta yang telah dilakukan antara lain pembangunan pabrik/industri, sekolah swasta, rumah sakit swasta dan lain-lain.

b.     Pertumbuhan penduduk cepat.

·      Yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Indonesia cepat adalah Kurangnya peran pemerintah dalam melaksanakan program keluarga berencara / KB yang tidak efiesien.

·      Banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini.

·      Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program keluarga berencana / KB.

·      Maraknya pergaulan bebas di kalangan kaum muda mudi.

·      Masih adanya masyarakat yang menganggap kalau banyak anak banyak rezeki.

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Kemudian antara tahun 2000 – 2005 turun menjadi 1,34% dan diperkirakan pada tahun 2020 – 2025 akan turun menjadi 0,92% per tahun. Penurunan pertumbuhan penduduk ini tentunya cukup menggembirakan, hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana di seluruh tanah air. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini, setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua anak atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Dua tujuan pokok program Keluarga Berencana yaitu :

-     Menurunkan angka kelahiran agar pertumbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi.

-     Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.

c.     Persebaran penduduk tidak merata.

Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau, propinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi. Pada tahun 2004 penduduk Indonesia sejumlah 206.246.595 jiwa, da sebesar 64% diantaranya tinggal di Pulau Jawa. Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara lain karena pulau Jawa:

·         Sebagai pusat pemerintahan.

·         Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur.

·    Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja.

·    Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

·    Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancer

Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti:

·         Munculnya permukiman liar.

·    Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri.

·    Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri.

·    Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain.

Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan persebaran penduduk adalah :  Pemerataan pembangunan, Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan, Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigarasi.

Selain di Jawa ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigarasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:

– Meratakan persebaran penduduk di Indonesia.

– Peningkatan taraf hidup transmigran.

– Pengolahan sumber daya alam.

– Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

– Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran.

– Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

– Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.

Persebaran yang tidak merata berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduknya terjadi exploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga terganggulah keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman. Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan adalah:

– terjadi banjir karena peresapan air hujan oleh hutan berkurang.

– terjadi kekeringan.

– tanah sekitar hutan menjadi tandus karena erosi.

2.     Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

a.  Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah

Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat:

1) Angka Kematian

2) Angka Harapan Hidup

Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

b.   Tingkat Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

c.   Tingkat Kemakmuran yang Rendah

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi.

Kualias penduduk yang rendah, seperti tercermin dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Pemerintah harus bisa meningkatkan pendapatan per kapita yaitu denagn cara, meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kemampuan bidang teknologi dan memperkecil pertambahan penduduk. Selain meningkatkan pendapatan perkapita pemerintah juga harus meningkatkan tingkat pendidikan serta meningkatkan pelayanan kesehatan.

UPAYA-UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah:

1)   Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB).

2)   Persebaran dan Kepadatan penduduk diatasi dengan:

a)    Program Transmigrasi

b)   Pembangunan lebih intensif di Kawasan Indonesia Timur.

3)   Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan:

a)    Melaksanakan program perbaikan gizi.

b)   Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

c)    Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin

d)   Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

e)    Penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat.

f)     Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

g)    Penyediaan air bersih.

h)   Pembentukan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

i)     Perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk, serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan.

4)   Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan:

a)    Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia.

b)   Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi.

c)    Menambah jumlah guru (tenaga kependidikan) di semua jenjang pendidikan.

d)   Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah

e)    Penciptaan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

f)     Pemberian bea siswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya.

g)    Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja

h)   Menggalakkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan.

i)     Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah

5)   Tingkat  pendapatan yang rendah diatasi dengan:

a)    Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

b)   Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

c)    Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.

d)   Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa (pelayanan).

e)    Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha.

f)     Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang.

g)    Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.

h)   Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.

7.   Jelaskan mengenai transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya?

Transformasi tenaga kerja berarti suatu proses perubahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa. Perubahan struktur ekonomi indonesia telah teradi dan mungkin akan terus berlangsung. Hal ini didukung dengan beberapa argumentasi diantaranya perkembangan hasil pembangunan ekonomi yang sekarang terjadi telah menunukkan proses transformasi, yang ditandai oleh adanya penurunan peran sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri. Pemecahan berbagai masalah yang dihadapi sektor pertanian masih sangat teragantung dari keberhasilan pekembangan sektro industri. Hal ini tentu berkaitan lansung denagn mobilitas tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Terjadinya perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industri karena menurut pemikiran petani, sektor pertanian sudah tidak dapat lagi menjanjikan kesejahteraan. Cara berfikir mereka yang menganggap apabila mata pencariaan mereka dialihkan dari sektor pertanian ke sektor industri maka kesejahteraan mereka akan dapat tercapai. Salah satu pola pemikiran yang seperti inilah yang menyebabkan transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang menjadi alasan lain, selain alasan diatas adalah karena selama ini petani Indonesia kebanyakan masih menggunakan cara tradisional untuk mengolah lahan pertaniannya. Sehingga produktifitasnya pun masih belum optimal. Transformasi ini terjadi karena terjadinya transformasi struktural yang berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Dari sini dapat diketahui ketika produktifitas petani tersebut belum optimal, maka pendapatan dari petani tersebut juga masih kurang bisa optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. sederhana dapat dikatakan bahwa industrialisasi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pemiskinan sektor pertanian. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih menguntungkan sektor industri atau perkotaan, mengingat pertanian pada umumnya dilaksanakan di perdesaan. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Implikasi lebih lanjut adalah industrialisasi di Indonesia telah menyebabkan ketimpangan yang melebar antara sektor pertanian dan industri atau juga dapat ditafsirkan telah meningkatkan ketimpangan antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan. Hal ini mendukung pendapat bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia selama ini telah berbias pada kepentingan perkotaan. Meningkatnya tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian/perdesaan memperlemah kapasitas pertanian Indonesia. Hal ini diperlihatkan oleh makin meningkatnya jumlah petani gurem dan rusaknya sumberdaya pertanian secara keseluruhan. Kondisi ini tentu akan membahayakan ketahanan pangan dan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan produk-produk pertanian lainnya pada masa yang akan datang. Selanjutnya, menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak seimbang dengan kemampuan sektor ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi para petani dan tenaga kerja pertanian, bukan hanya akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di perdesaan serta meningkatkan kesenjangan desa-kota dan pertanian-industri, juga akan melumpuhkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, atas dasar fakta di atas, prioritas atau fokus pembangunan ekonomi mendatang bukan hanya berada di pertanian atau pendalaman struktur industri, tetapi juga membangun proses industrialisasi yang mampu mengubah pola transformasi ekonomi ke arah transformasi ekonomi yang menghasilkan pola perubahan struktural yang akan memperkuat ekonomi Indonesia pada masa mendatang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tenaga kerja adalah :

a.    menyempitnya luas pemilikan lahan, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga membutuhkan perumahan dan akhir mengurangi lahan pertanian untuk dijadikan perumahan.

b.   tingginya pendapatan dari sektor non pertanian, hal ini memacu para petani untuk mengalihkan mata pencariannya dari petani menjadi pegawai/karyawan pabrik.

c.    tingginya tingkat pendidikan, pendidikan yang tinggi akan mendorong mereka untuk memilih bekerja di sektor industri yang lebih modern dari pada menjadi petani di desanya.

d.   pendapatan dari sektor pertanian, pendapatan dari sektor pertanian cenderung rendah sehingga mereka ingin menaikkan pendapatannya dengan beralih ke sektor industry.

Aksessibilitas dari pusat kegiatan non pertanian, jumlah tanggunan keluarga, umur, dan pandangan petani terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan para petani ingin meningkatkan kualitas hidupnya dengan berpindah ke sektor industri.

Dampak yang timbul dari adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri adalah sebagai berikut:

a)    Semakin menurunnya produktifitas akan hasil pertanian yang disebabkan oleh semakin berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian.

b)   Semakin terpuruknya sektor pertanian Indonesia karena adanya teransformasi tenaga kerja.

c)    Terjadinya krisis pangan dalam negeri karena produktifitas tanaman pengan menurun.

d)   Munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa.

8.   Jelaskan, kenapa terjadi kesenjangan spasial dalam pemerataan pendapatan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan? Beri contoh agar lebih jelas maksudnya! Apakah sama Pola dan Perilaku Konsumsi masyarakat pedesaan dengan perkotaan? Jelaskan dan beri contoh!

Terjadinya kesenjangan spasial dalam pemerataan pendapatan dikarenakan mata pencarian pencariannya homogen dan cenderung pada sektor pertanian, sehingga pendapatannya rata- rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari saja, karena masyarakat kota jenis pekerjaannya lebih beraneka ragam cenderung ke sektor industri atau modern dan perdagangan, sehingga rata- rata pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat yang ada di desa. Namun distribusi pendapatannya lebih merata di wilayah perdesaan. Contoh : sebuah desa yang berada didaerah pesisir atau pingir pantai, maka mata pencarian penduduknya sebagian besar adalah nelayan. Dengan mata pencarian yang homogen tersebut akan memberikan pendapatan yang rata-rata sama antara warga satu dengan yang lain sehingga distribusi pendapatannya lebih merata. Dilihat dari jenis pekerjaan itulah dapt dianalisis bahwa pekerjaan yang mereka miliki rata-rata memberikan hasil yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan untuk membeli keperluan mata pencaharian mereka. Meskipun kondisi di desa juga sebagian terdapat heterogenitas akan tetapi sangatlah kecil jumlahnya. Jika kita bandingkan antara mata pencarian orang desa dan kota berbeda secara otomatis pendapatan mereka juga akan berbeda dan tentu saja lebih tinggi orang kota, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar wilayah disini. Di masyarakat kota yang memiliki heterogenitas tersebut berbagai macam pekerjaan mulai dari yang berpenghasilan sangat kecil hingga sangat besar berkumpul. Arus perputaran uang pun sangat cepat sehingga tingkat pendapatan di kota jauh lebih tinggi dibanding di desa. Sebagai contoh: kesenjangan pendapatan antara penduduk desa dengan penduduk kota yaitu seorang nelayan yang rata-rata berpenghasilan 1.000.000 per bulan akan sangat jauh berbeda dengan seorang direktur sebuah perusahaan yang memiliki penghasilan 1 miliar per bulan. Tetapi bukan hanya itu, tingkat jumlah orang bekerja di desa dengan di kota juga menggambarkan kesenjangan tersebut, di perkotaan rata-rata jumlah orang yang bekerja dan berpenghasilan tetap  biasanya lebih tinggi dibanding di desa. Pola konsumsi masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan itu sama, yaitu : Konsumsi makanan dan Bukan makanan. Contoh dari konsumsi makanan: padi, umbi-umbian, jagung dan makanan pokok lainnya. Sedangkan yang bukan makanan seperti: perabotan rumah tangga, jasa, bahan bakar, kendaraan bermotor perumahan dan sebagainya. Sedangkan untuk perilakunya antara masyarakat desa dan kota itu berbeda. Masyarakat desa lebih mengutamakan kuantitas dalam mengkonsumsi sedangkan masyarakat kota lebih cenderung ke kualitasnya. Misalnya: masyarakat desa lebih suka mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat dan yang membuat mereka puas dan kenyang tanpa memperdulikan apakah sebuah makanan itu mengandung bergizi atau tidak sedangkan masyarakat kota cenderung mengkonsumsi makanan yang lebih ringan dan bergizi dan sehat. Selain itu masyarakat desa kebanyakan mengkonsumsi makanan. Sedangkan masyarakat kota cenderung mengkonsumsi bukan makanan, yaitu barang untuk pemenuhan kebutuhannya, misalnya perhiasan, mobil, perabotan rumah tangga, jasa dan sebagainya. Sehingga mereka memilki pola konsumsi yang sama namun perilaku mereka dalam mengkonsumsi suatu barang itu berbeda dari masyarakat desa dan kota yang berbeda.

9.        Dalam perdagangan internasional (EX-IM), Bagaimana pengaruh pasar global/bebas terhadap pola dan perilaku pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang?  Jelaskan!

Perkembangan perdagangan internasional pada awalnya telah diwarnai dengan pasar bebas. Pasar bebas pada awalnya membawa harapan tentang semakin mudahnya aliran barang dan jasa antar negara, sehingga memicu peningkatan kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan karena terkait dengan persaingan yang tinggi. Namun disisi lain, pasar bebas juga mendapatkan kritikan dari beberapa pihak terutama dari negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga beranggapan bahwa pasar bebas justru membawa kesengsaraan karena “dipaksakan” kepada kondisi perekonomian mereka yang belum mampu menerima arus peraingan bebas yang bergulir dalam pasar bebas. Adanya  perdagangan internasional (ekspor-impor) mempunyai pengaruh yang positif dan negatif bagi Negara Indonesia. Khususnya terhadap pola dan perilaku pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa dengan adanya pasar bebas maka produksi atau industri didalam negeri akan mati karena tergerus oleh masuknya barang dari luar negeri dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang bersaing. Oleh karena itu kemudian usulan pasar bebas mendapatkan tentangan dari negara-negara dunia ketiga dan menganggap pasar bebas adalah bentuk dari imperialisme gaya baru dari negara-negara kaya. Ternyata kritikan dan ketakutan akan hancurnya produksi dalam negeri akibat dari perdagangan bebas tidak hanya dirasakan oleh negara dunia ketiga yang sebagian besar adalah negara-negara berkembang. Negara-negara maju pun ternyata memiliki kekhawatiran terhadap pasar bebas yang mereka gagas sendiri. Hal ini terkait dengan perkembangan yang ada dimana, taruhlah benar jika mereka menguasai teknologi dan informasi sebagai sebuah komoditas yang menjanjikan di era masyarakat modern, namun disisi lain produksi non teknologi seperti migas, barang pertanian dan manufktur, ternyata industri dalam negeri mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negerinya. Dengan kata lain mereka harus impor dari negara lain. sebagain besar impor produk pertanian mereka berasal dari negara berkembang. Ketika negara berkembang sedang mengalami limpahan produksi pertanian maka muncul kekhawatiran dari engara maju tentang bahaya limpahan produk pertanian ini terhadap produk pertanian lokal mereka. Sejarah perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa, ditandai oleh timbulnya sektor ekspor yang beronientasi ke pasar dunia dan yang sedikit sekali berhubungan dengan sektor tradisional dalam negeri. Sektor ekspor seakan-akan bukan merupakan bagian dan negeri itu, tetapi bagian dan pasar dunia. Dalam keadaan seperti ini spesialisasi dan perdagangan internasional tidak memberi manfaat kepada perekonomian dalam negeri. Dalam perdagangan internasional (EX-IM), pengaruh pasar global terhadap pola dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia untuk saat ini dan dimasa yang akan datang  adalah konsumsi masayrakat akan mudah didapatkanan masyarakat cenderung menjadi masyarakat yang konsumtif, karena dengan adanya pasar global trasaksi impor akan lebih mudah dilakukan. Karena daya tarik barang-barnag impor dengan kualitas yang baik serta harganya pun lebih murah akan menarik masayrakat lebih dalam untuk terus mengkonsumsi barang-barang impor. Jika masyarakat sudah menjadi konsumtif, negara akan terus mengimpor barang-barang dari luar negeri.  Secara otomatis jika ekspor kurang dari impor maka neraca perdagangan negara kita akan mengalami defisit. Rasa kecintaan masyarakat akan barang-barang negeri juga menjadi luntur karena terlalu sering menggunakan barang dari luar negeri. Hal tersebut bisa menyebabkan macetnya produksi dalam negeri dan bisa menghancurkan usaha yang digeluti para produesen dalam negeri. Dengan adanya impor barang juga memberikan dampak yang positif bagi negara pengimpor. Negara tersebut akan mempunyai hubungan yang baik dengan negara pengekspor, serta memberikan keleluasaan jalan bagi negara pengimpor apabila ingin mengekspor barang-barangnya keluar negeri. Maka dari itu landasan untuk kegiatan pasar global sebenarnya adalah rasa kecintaan terhadap negara sendiri, dengan begitu kita bisa melakukan kegiatan tersebut secara leluasa tanpa adanya kekhawatiran apabila negara ingin mengimpor barang-barang dari luar negeri. Tidak hanya menanamkan rasa kecintaan terhadap negara namun juga, untuk para produsen dalam negeri bisa menjadi pecutan untuk terus menigkatkan kualitas produknya agar masyarakat tidak meninggalkan produk dalam negeri.

10. Mengapa para investor (PMA, PMDN) kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada sub sektor pertanian TP? Jelaskan tindakan/ kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kemakmuran petani TP?

Investasi di sector pangan menjadi kunci dalam upaya ketahanan pangan, maka tak ayal Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa realisasi investasi di sector pertanian mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat, pada 2008 total nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 1,18 triliun. Sementara di 2012 telah mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 9,63 triliun. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari US$ 147 juta di 2008 menjadi US$ 1,27 miliar di 2012. Menurut Menteri Pertanian, kontribusi PMDN dalam investasi di sector pertanian masih mendominasi yaitu sekitar 12% dan untuk PMA hanya 4,17%. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam kurun waktu 2008 – 2012 realisasi PMDN di sector pertanian primer yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan secara kumulatif mencapai Rp. 32,06 triliun atau 12% dari total PMDN nasional. Sementara untuk PMA secara kumulatif mencapai US$ 3,58 miliar atau 4,17% dari PMA nasional. Meski ada peningkatan, akan tetapi kontribusi investasi di sector pertanian masih kurang signifikan untuk mencerminkan Indonesia sebagai negara agraris. Untuk itu, investasi di sector pertanian harus terus ditingkatkan, baik PMDN maupun PMA.  Para investor (PMA, PMDN) kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada sub sektor pertanian TP karena pekembangan pertanian belum terlalu signifikan masih banyak hal yang masih harus diperbaiki. Investasi pertanian, memang masih menemui banyak kendala. Yakni, masalah lahan, infrastruktur, keamanan dan sosial, kebijakan daerah terkait dengan insentif untuk berinvestasi, ketersediaan data dan informasi, dan kurangnya promosi. Padahal, potensi investasi pertanian tidak terbatas pada subsektor primer (on farm), tetapi juga sektor hulu, hilir, dan subsector penunjang. Para investor lebih tertarik menanamkan modalnya di sector nonpertanian adalah kegiatan pertanian mempunyai risiko, misalnya gagal panen lebih tinggi dibanding kegiatan industry karena kegiatan sector pertanian sangat tergantung kepada iklim. Selain itu, kegiatan industry manufaktur memiliki nilai tambah atau keuntungan jauh lebih tinggi dibanding sector pertanian. Penurunan hasil dari sektor pertanian serta pengembalian hasil yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan menjadi salah satu penyebab kurang diminatinya sektor pertanian tanaman pangan. Hal ini dipicu karena kurangnya bibit unggul komoditi pertanian di Indonesia. Selain itu dikarenakan rendahnya sumber daya manusia  Indonesia dalam sektor pertanian, dan adanya penyempitan lahan yang dari tahun ke tahun bergeser sebagai lahan perumahan, ditambah lagi dengan sektor pertanian yang tergantung dengan musim karena di Indonesia memiliki 2 musim yakni kemarau dan penghujan. Berkaitan dengan kebijakan yakni hanya dibolehkannya investasi pada tanaman pangan  yang ada diluar jawa, memang benar tanah diluar jawa banyak yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi namun untuk hasilnya lebih banyak yang dihasilkan di pulau Jawa. Kemampuan pertanian, ketergantungan pasokan dari luar juga merupakan masalah besar bagi sektor pertanian yang harus segera diatasi. Kurangnya SDM yang mampu mengelola pertanian dengan baik serta kurangya pengetahuan akan pertanian juga merupakan salafh satu masalah di sektor pertanian. Hal itu yang menyebabkan PMA ataupun PMDN kurang tertarik  untuk berinvestasi terhadap sektor pertanian di Indonesia. Adapun upaya/kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut :

a.    Pemerintah harus berani dan tegas dalam membuka, menciptakan, dan mengamankan pasar produk pertanian dan memihak petani.

b.   Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan social capital untuk sektor pertanian guna meningkatkan efesiensi, produktivitas dan inovasi.

c.    Membuka peluang lebar bagi investasi asing yang akan mengembangkan komoditas padi, jagung ataupun tanaman pangan lain di luar Jawa karena lahannya masih terbuka luas serta sedikit petani yang terlibat dalam budidayanya.

d.   Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih proaktif dalam membangun inisiatif dan tindakan untuk membuat jejaring kersajama usaha tani sebagai agenda pembangunan daerah.

e.    Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Meliputi revitalisasi penyuluhan, pendampingan petani, pendidikan dan pelatihan pertanian, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan kompetensi dan moral aparatur dan pengembangan kelembagaan petani.

f.     Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Kebijakan ini meliputi pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian, pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan. Diharapkan dengan pengembangan sarana dan prasarana ini akan lebih  meningkatkan investasi.

g.    Meningkatkan promosi dan pengembangan komoditas pertanian. Meliputi kebijakan subsisdi tepat sasaran dalam sarana produksi, harga out put dan bunga kredit untuk modal usaha tani, peningkatan ekspor, peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha,  perbaikan kualitas dan standarisasi produk, serta penguatan sistim pemasaran dan perlindungan usaha.

h.   Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna. Kebijakan ini diarahkan untuk merespon permasalahan terhadap kebutuhan pengguna, mendukung optimasi pemanfaatan sumber daya spesifik lokasi, pengembangan produk berdaya saing, percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan umpan balik inovasi pertanian.

i.     Memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini adalah meningkatkan investasi swasta, penggunaan lahan, pewilayahan komoditas dan penataan pemanfaatan lahan pertanian.

11.     Produksi MIGAS RI sebanyak 950 ribu barrel/hari, kebutuhan MIGAS mencapai 1.5 juta barrel/hari. Dalam APBN-P harga MIGAS dipatok $.95 /barrel, sedangkan harga yang berkembang di pasar internasional sebesar $.150,20 /barrel. Ditanyakan: Apakah berpengaruh terhadap ; A). APBN-RI ($1 = Rp. 12.300)? B). EX-IM BBM? C). Berapa yang dibayar oleh Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan MIGAS di DN? D). Subsidi yang diberikan Pemerintah? Jelaskan!

Produksi MIGAS RI sebanyak 950 ribu barrel/hari. Kebutuhan MIGAS mencapai 1,5 juta barrel/hari. Dalam APBN-P harga MIGAS dipatok $.95/barrel, sedangakan harga yang berkembang di pasar internasional sebesar  $ 105,20/barrel pengaruhnya terhadap APBN-RI ($.1=Rp 12.300) adalah :

a.     Kenaikan kebutuhan migas otomatis mempengaruhi nilai APBN-RI. Produksi yang dihasilkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan yaitu sebesar 1,5 juta barrel per hari sedangkan produksinya 916 barrel per hari. Hal tersebut menyebabkan Indonesia harus meng impor minyak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus akan menyebabkan pembengkakan pada APBN-RI, yang kemudian akan menyebabkan defisit.

b.     Indonesia sudah tidak lagi mengekspor minyaknya, hal ini dikarenakan pememenuhan pasokan migas dalam negeri saja yang masih kurang. Kebutuhan akan minyak setiap harinya adalah 1,5 juta per hari sedangkan produskinya hanya 960 ribu per hari hal itu membuat pemerintah terpaksa mengimpor minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut. Dalam APBN-P harga migas dipatok sebesar $. 95/barrel sedangkan harga migas yang ada di dunia mencapai $. 105,20/barrel. Untuk menutupi selisih harga antara APBN-P dan harga minyak dunia maka pemerintah harus memberikan subsidi. Dari sebab-sebab itulah yang menyebabkan mengapa APBN-RI nilainya menjadi membengkak. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah memutuskan untuk tidak lagi bergabung dalam negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC. Mahalnya harga minyak dunia juga menyebabkan pemerintah akhirnya mengeluarkan subsidi BBM untuk rakyatnya.

c.     Yang harus dibayar pemerintah RI untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri per hari adalah

Kebutuhan DN        = 1.500.000 barrel/hari

Produksi Migas R1  =    960.000 barrel/hari 

                                =    540.000 barrel/hari

→ 540.000 barrel/hari   x   $. 105,20/barrel

    = $. 56.808.000 barrel/hari

       → 56.808.000 x Rp. 12.300 = Rp. 698.738.400.000,- / hari

Jadi yang harus dibayar oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri adalah Rp. 698.738.400.000,- / hari.

d.     Definisi subsidi BBM adalah selisih dari harga keekonomian migas dengan harga jual Pertamina dalam negeri. Subsidi yang diberikan pemerintah nilainya cenderung lebih besar karena dalam APBN-RI harga minyak hanya dipatok sebesar $. 95/barrel, sedangkan harga minyak dunia sebesar $. 105,20/barrel.

Dan besarnya subsidi dapat dirinci sebagai berikut:

⃰ Harga keekonomian MIGAS

= Kebutuhan DN            x   Harga Minyak Dunia

= 540.000 barrel/hari    x   $. 105,20/barrel

= $. 56.808.000 barrel/hari

          ⃰ Harga jual Pertamina dalam negeri

= Kebutuhan DN            x   Harga Minyak APBN

= 540.000 barrel/hari    x   $. 95/barrel

= $. 52.300.000 barrel/hari

Subsidi yang diberkan pemerintah adalah :

Harga keekonomian MIGAS ­    -    Harga jual Pertamina

= $. 56.808.000                       -    $. 52.300.000

= $. 4.508.000

= 4.508.000 x 12.800 = Rp. 5.770.240.000

Jadi besar subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah sebesar

Rp. 5.770.240.000,- / hari.

12.     Terjadinya krisis global dimana bisnis finance mulai dari Inggris sampai dengan USA mengalami kemerosotan antara 4-6%, pengaruhnya sangat besar sekali terhadap perekonomian Indonesia.

A.    Mengapa Pemerintah RI mengambil kebijakan saat itu dengan menutup beberapa hari kegiatan BEI?

B.    Mengapa saat itu konversi Rupiah terhadap Dollar malahan merosot?

C.    Apa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester I 2009? Jelaskan!

Terjadinya krisis global dimana bisnis finance mulai dari Inggris sampai dengan USA mengalami kemerosotan antara 4-6%, pengaruhnya sangat besar sekali terhadap  perekonomian Indonesia.

a.    Pemerintah Indonesia RI mengambil kebijakan itu dengan cara menutup beberapa hari kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat sudah terlihat tanda-tandanya beberapa waktu yang lalu, tetapi baru dianggap serius oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2008 saat IHSG di BEI turun tajam sampai 10,38 %. Hal itu mengharuskan pemerintah menghentikan kegiatan di pasar bursa modal beberapa hari. Krisis keuangan global gejala awalnya bisa dirujuk semenjak bangkrutnya perusahan-perusahaan keuangan raksasa di AS seperti Merrill Lynch dan Lehman Brothers pada 2008, yang kemudian mendorong juga terjadinya krisis ekonomi, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Indonesia  sebagai negara berkembang tak lepas dari terkena dampaknya, berupa anjloknya IHSG di BEI, dan juga terus melemahnya nila tukar Rupiah terhadap mata uang US$ Dollar. Pada waktu itu, BEI sendiri sempat ditutup beberapa hari untuk menghindari semakin tajamnya penurunan IHSG yang telah mencapai 10,08% dalam waktu kurang dari dua jam. Penutupan sementara kinerja BEI itu dilakukan untuk menghindari dan mencegah semakin terpuruknya bursa akibat sentiment negatif. Karena yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia tidak hanya investor lokal melainkan juga investor asing, maka ketika investor asing yang sedang membutuhkan likuiditas untuk kepentingan perusahaannya mau tidak mau menjual saham-saham yang ada di Indonesia juga untuk mendapatkan dana, begitu banyaknya saham yang dijual maka tentu saja harga-harga saham jadi turun tajam. Bagi Investor lokal yang tidak tahan dan mempunyai kebiasaan  mengikuti  investor asing turut menjual  juga saham mereka, sehingga menambah laju jatuhnya harga saham di Bursa Efek Indonesia. Jika semua investor baik asing maupun lokal banyak yang menjual sahamnya, maka secara otomatis akan menghambat laju pembangunan di Indonesia.

b.   Konversi rupiah terhadap dollar merosot dikarenakan adanya aliran keluar modal asing sebagai akibat krisis global tersebut. Ketakutan yang dirasakan oleh apra investor membuat mereka ingin segera menukarkan dollarnya dengan rupiah. Mereka takut nilai tukar dollar akan semakin turun, karena semakin banyak orang yang menukarkan dollarnya dengan rupiah dan banyak investor asing yang menarik dananya dari Indonesia maka membuat nilai rupiah menjadi merosot.

c.    Indonesia merupakan negara yang amsih tergantung dengan aliran dana dari investor asing, karena krisis tersebut para finvesor menarik dananya. Padahal semestinya dana- dana tersebut akan digunakan dalam rangka menigkatkan pembangunan, namun hal tersebut gagal dengan adanya krisis global tersebutya. Banayk pihak tidak bisa berbuat apa- apa, banyak perusahaan- perusahaan yang harus mengurangi tenaga kerjanya. Diperkirakan pada waktu itu untuk tahun 2009  sebanyak 200 ribu orang akan diberhentikan bekerja. Tentunya hal tersebut akan menambah jumlah pengangguran yanga ada dan pasti angka kemiskinan juga akan meningkat. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi roda perekonomian Indonesia. Semakin terintegrasinya perekonomian global dan semakin dalamnya krisis menyebabkan perekonomian di seluruh negara akan mengalami perlambatan pada tahun 2009. Indonesia tak terkecuali. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia di tahun 2009 akan tumbuh melemah menjadi sekitar 4,0% dengan risiko ke bawah terutama apabila pelemahan ekonomi global lebih besar dari yang diperkirakan. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut bukan sesuatu yang buruk apabila dibandingkan dengan banyak negara-negara lain yang diperkirakan tumbuh negatif.